RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama pemilik saham Bank Riau Kepri (BRK), telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tahun 2019. RUPS ini menghasilkan 11 poin yang disepakati oleh seluruh pemegang saham.

Kepala Biro Ekonomi Pemprov Riau, Darusman, usai RUPS LB mengatakan, ada dua hal penting yang menjadi catatan RUPS, yakni pada poin 10 dan 11 terkait dengan penetapan direktur operasional dana dan jasa BRK serta direktur operasional.

“Jadi dalam RUPS tersebut di poin 10 membatalkan keputusan RUPS LB tanggal 29 November 2018. Tentang penetapan calon direktur dana dan jasa. Yaitu Yuharman dan Irfan Budiman, dan selanjutnya menyerahkan kewenangan kepada Gubernur Riau,” ujar Darusman, Senin (19/8/2019).

“Selanjutnya Gubernur Riau membentuk panitia seleksi (Pansel) dan proses seleksi calon direktur dana dan jasa serta direktur operasional,” tambahnya.

Darusman menjelaskan, saat ini direktur operasional masih dijabat oleh Denny Mulya Akbar. Dan masa jabatannya masih bisa diperpanjang hingga satu tahun ke depan, sampai ditetapkannya direktur yang baru dan definitif.

“Kalau Pansel belum bisa menyelesaikan penetapan jabatan direktur operasional, maka jabatan Denny Mulya Akbar diperpanjang satu tahun, sejak masa jabatannya berakhir. Apabila belum sampai satu tahun, telah terpilih direktur operasional definitif maka jabatan Denny Mulya berakhir,” tegas Darusman. 

Sedangkan untuk jabatan Komisaris Independen PT BRK, seluruh pemilih saham BRK telah menyetujui, Rita Anugrah sebagai komisaris independen. Terhitung mulai ditetapkannya sebagai Komisaris pada RUPS LB tahun 2019.

“Jadi dua poin itu yang menjadi penting dalam RUPS LB tahun 2019 ini. Selain pembahasan yang bersangkutan dengan BRK untuk tahun kedepannya,” jelas Darusman.

RUPS BRK tahun 2019 juga dihadiri oleh Gubernur Riau, Syamsuar, Gubernur Kepri, dan 21 pemegang saham BRK. 

Reporter: Nurmadi

Editor : Moralis